PPID Kabupaten Kebumen Raih Nilai 98,32 pada Visitasi dan Verifikasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
PPID Kabupaten Kebumen Raih Nilai 98,32 pada Visitasi dan Verifikasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten Kebumen mengikuti tahapan ketiga visitasi dan verifikasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kebumen, Rabu (11/11/2026), dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kebumen beserta PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Edi Rianto, memaparkan berbagai upaya dan inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga November 2026, terdapat 28 permohonan informasi publik yang diterima PPID Kabupaten Kebumen. Seluruh permohonan tersebut ditangani dengan rata-rata waktu penyelesaian sekitar lima hari kerja, lebih cepat dibandingkan batas waktu pelayanan sesuai ketentuan, yaitu sepuluh hari kerja.
Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui berbagai kanal layanan, di antaranya WhatsApp dan website resmi PPID. Setiap permohonan yang masuk selanjutnya dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pemohon.
Untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, Pemkab Kebumen juga mengembangkan sejumlah inovasi berbasis digital, di antaranya Super App MyKebumen, aplikasi SIGAP, dan Portal Satu Data Kebumen. Optimalisasi media sosial turut dilakukan sebagai sarana penyebarluasan informasi agar berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah semakin mudah diakses masyarakat.
Sekda Edi Rianto menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah daerah, bukan hanya Dinas Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, keterbukaan informasi perlu menjadi budaya dalam birokrasi, termasuk dalam menerima kritik, menjawab pertanyaan publik, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran.
Dalam tahapan visitasi dan verifikasi ini, penilaian dilakukan melalui presentasi, pemeriksaan dokumen keterbukaan informasi publik, sesi tanya jawab, studi kasus, hingga verifikasi lapangan. Berdasarkan hasil visitasi dan verifikasi faktual, PPID Kabupaten Kebumen memperoleh nilai 98,32, dengan rincian nilai presentasi sebesar 98,50, verifikasi 98, dan studi kasus 98,50.
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Moh Asropi, mengapresiasi berbagai inovasi digitalisasi layanan informasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Menurutnya, pemanfaatan layanan daring memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Meski demikian, ia mendorong agar pengembangan layanan digital juga diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan kanal YouTube dan media sosial untuk memperkenalkan berbagai fasilitas serta mekanisme layanan informasi publik yang tersedia.
Melalui pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan terus memperkuat komitmen dan inovasi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi. Dengan pelayanan yang semakin mudah diakses, responsif, dan transparan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara cepat dan tepat.
