Kepala Diskominfo Membuka Langsung Uji Konsekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan

Admin

09 Maret 2021 19:36 WIB

Dibaca 29038 kali

Berita Terbaru

DISKOMINFO - Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kebumen selaku PPID Utama, menggelar Uji Konsekuensi Informasi Atas Informasi Publik Yang Dikecualikan, Selasa (9/3/2021) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kebumen.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Diskominfo Kebumen Cokro Aminoto yang dalam kesempatan ini mewakili Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono.

Dalam sambutannya, Cokro menyampaikan bahwa keterbukaan informasi tidak selamanya dibuka secara utuh kepada publik karena ada beberapa informasi publik yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.

“Tidak semua informasi publik dapat diberikan, mengingat dampak atau konsekuensi dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum dapat berpotensi menimbulkan persoalan kelembagaan institusi yang harus diminimalisir,” ucap Kepala Diskominfo Kebumen Cokro Aminoto.

Cokro Aminoto juga menyampaikan, informasi yang dikecualikan perlu dilakukan uji konsekuensi sebagai langkah dan prosedur yang harus dilakukan untuk mengetahui implikasi dari ditetapkannya suatu informasi yang dikecualikan. Hal tersebut nantinya akan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pelayanan informasi publik di Kabupaten Kebumen.

Kegiatan uji konsekuensi informasi publik kali ini menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Mashuri dan Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah Handoko Agung Saputro. Hadir pula Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kebumen Dewi Indri Astuti selaku PPID Utama.

Dewi Indri Astuti menyampaikan harapannya, untuk semua OPD dan kecamatan bisa menyampaikan aktivitas dan kinerja secara terbuka dan akuntabel sehingga PPID Utama dan Pembantu bisa bersinergi dengan baik.

Seluruh PPID Pembantu juga diharapkan bisa membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya. Termasuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, PPID dapat menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima. (dp/gp)