Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DINAS
- Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistic yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengelolaan data elektronik
- Perumuan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik dan pengelolaan data elektronik
- Pelaksanaankoordinasi di bidanginformasidankomunikasipublik,danpengelolaan data elektronik
- Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik dan pengelolaan data elektronik
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik dan pengelolaan data dan elektronik
- Pelaksanaan administrasi dinas
- Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknik Dinas
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SEKRETARIAT
Pasal 8
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasiandanketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasiankegiatan di lingkungan Dinas;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkunganDinas;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas
d. pengoordinasian ,pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkunganDinas
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akutansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian.
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi informasi dan Komunikasi publik.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Dinas Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
a. pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa
b. pengembangan dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
c. pelaksanaan kerjasama informasi dengan media masa
d. pengelolaan konten
e. pengeolaan saluran komunikasi publik milik Pemerintah Daerah
f. audit komunikasi Pengeloaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)
g. pengelolaan saluran komunikasi publik non Pemerintah Daerah
h. pengembangan kemitraan komunikasi dengan media di lingkup Daerah
i. pengembangan kapasitas komunikasi sosial pada komunitas strategis di Daerah
j. pengelolaan database informasi publik
k. pengelolaan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
SEKSI DISEMINASI INFORMASI DAN ANALISIS MEDIA
Seksi Disemininasi Informasi dan Analisis media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisis media, penyebaran informasi melalui media luar ruang baliho dan spanduk, mengelola media cetak melalui majalah,leaflet, poster, penyelenggaraan jumpa pers, pembuatan release kemedia, pengelolaan informasi dan dokumentasi.
SEKSI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGANMEDIA ALTERNATIF
Seksi Komunikasi dan Pengembangan Media Alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi melalui sarasehan, pengembangan media alternatif dengan melakukan pertemuan dengan Lembaga Komunikasi Masyarakat, penyelenggaraan pameran Kebumen Expo, publikasi dokumen publik, penyebaran informasi pembangunan melalui iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
SEKSI PENYIARAN MEDIA ELEKTRONIK
Seksi Penyiaran Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Lembaga PenyiaranPublik Lokal Radio In FM, penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Ratih TV.
BIDANG PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
(1) Bidang Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah unsur pelaksana di bidang pengelolaan data elektronik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pengelolaan Data dan Elektronik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan data elektronik.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengelolaan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :
a. layanan infrastruktur dasar data center
b. disater recovery center dan teknologi
c. pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
d. layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah
e. pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
f. layanan keamanan informasi e–government
g. layanan manajemen data dan informasi e-government
h. pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi
i. integrasi layanan publik dan kepemerintahan
j. penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart city
k. penyelenggaraan goverment chif information officer Pemerintah Daerah
l. pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
m. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah
n. pengembangan data statistik daerah
o. Pengendalian dan pengawasan srta pemberdayaan penyelenggaraan warung internet, warung seluler dan jasa telekomunikasi lainnya
p. Pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian
q. Tata kelola jaminan persandian dalam rangka penjamin keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah
r. Melaksanakan operasioanal pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah
s. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah
t. Sosialisasi persandian
u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya
SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
Seksi Infrastruktur dan Teknologi sbagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan infrastruktur dasar center, disater recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah setta pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
SEKSI PENGELOLAAN DATA, STATISTIK DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI
Seksi pengelolaan data, statistik dan Intregrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d dan angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan manajemen data dan informasi e-goverment, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, pnyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart city, penyelenggaraan goverment chief information officer Pemerintah Daerah, Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah, pengembangan data statistik daerah, layanan infrastrukturdasar data center, Disater recovery Center dan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
SEKSI SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
Seksi Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (10 huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan warung internet, warung seluler dan jasa telekomunikasi lainnya, pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian, dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah serta sosialisasi persandian.
---- Berita Terkait ----
