Kepala Dinas Kominfo Kebumen sampaikan Penanganan Hoaks yang dapat Memicu Kekacauan dalam Pilkada Serentak 2024.
Kepala Dinas Kominfo Kebumen sampaikan Penanganan Hoaks yang dapat Memicu Kekacauan dalam Pilkada Serentak 2024.
KEBUMEN - Polres Kebumen menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Operasi Mantap Praja Candi 2024-2025. Acara ini berlangsung di gedung pertemuan SETDA Kebumen pada Jumat (22/11/2024). Kegiatan ini diikuti oleh 455 personel dari Polres Kebumen dan jajaran Polsek di bawah naungan Polres Kebumen. Mereka akan bertugas mengamankan TPS selama tahapan pungut dan hitung suara pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Pelatihan ini dipimpin oleh Wakapolres Kebumen Kompol Muhammad Nurkholis, mewakili Kapolres Kebumen AKBP Recky. Dalam sambutannya, Wakapolres menekankan pentingnya pemahaman tugas dan tanggung jawab para personel dalam pengamanan TPS. Ketua KPU Kebumen, Dzakiatul Banat, dalam kesempatannya mengapresiasi langkah Polres Kebumen untuk memastikan pengamanan TPS berjalan optimal. Ketua Bawaslu Kebumen, Amin Yasir, menambahkan bahwa pihaknya akan melaksanakan patroli masa tenang pada 26 November 2024. "Patroli ini bertujuan membersihkan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang, termasuk di sekitar TPS. Hal ini untuk menjaga suasana netral di masa pemungutan suara," tegasnya.
Kepala Dinas Kominfo, Sukamto menyampaikan topik terkait Penanganan Hoaks yang dapat memicu kekacauan dalam Pilkada Serentak 2024. Hoaks atau berita palsu riskan terjadi pada pada saat pesta demokrasi. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo diantaranya contoh-contoh hoaks dalam pemilu / pilkada yang sering terjadi, tantangan hoaks dalam konteks pilkada, langkah-langkah penanganan hoaks, peran media massa dalam penanganan hoaks.
Pada akhir paparannya Sukamto menyimpulkan bahwa entingnya kolaborasi pentahelix untuk menciptakan pilkada yang damai, aman, dan bebas dari hoaks, penyebaran informasi yang benar dan tepat waktu adalah kunci untuk mencegah hoaks berkembang biak, serta mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga kualitas demokrasi dengan tidak membiarkan hoaks merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan.
