Pemkab Kebumen Targetkan Akses Sanitasi Masyarakat Tuntas pada Tahun 2019
Pemkab Kebumen Targetkan Akses Sanitasi Masyarakat Tuntas pada Tahun 2019
KOMINFO KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk membangun sektor sanitasi guna memenuhi target Universal Acces 0-100 atau 100% akses sanitasi pada tahun 2019. Demikian ungkap Bupati Ir.HM.Yahya Fuad SE dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertajuk "Percepatan Tuntas Akses Sanitasi, Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) dan Pelaksanaan Program Unggulan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi" yang digelar Dispermades P3A Kebumen di Gedung Setda, Senin (31/7).
Bupati mengatakan guna merealisasikan target tersebut pemerintah desa agar mengalokasikan dana APBDes untuk pembangunan jambanisasi bagi warga miskin. "Saat ini masih ada sekitar 44 ribuan warga miskin yang belum memiliki jambanisasi. Karena itu pemdes wajib ikut menangani persoalan ini agar tidak ada lagi warga yang membuang air besar sembarangan (babs)," tegas Bupati.
Terkait dengan Sistem Informasi Desa (SID), Bupati meminta kepada seluruh OPD untuk melakukan pengawasan terhadap desa-desa yang belum mengimplementasikan SID. "SID menjadi salah satu program pemerintah pusat. Karena itu setiap desa di Kebumen sudah semestinya mengimplementasikan SID ini. Apalagi pada tahun depan (2018) pemerintah pusat akan mengucurkan DD senilai Rp.120 triliun. Artinya pada tahun depan setiap desa memiliki APBDes bisa mencapai Rp.2 miliar. Dana ini harus digunakan secara tepat sasaran," papar Bupati.
Selain itu, kata Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka pemdes juga harus bisa memberdayakan BUMDes untuk mengembangkan segala produk unggulan desa. "BUMdes harus menjadi program prioritas pemdes. Pemdes bisa mengalokasikan DD untuk mengembangkan produk-produk unggulan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud," jelas Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Permades P3A, Mohamad Amirudin SIP, M.M sebelum rakor mengatakan dalam upaya memenuhi target UA pada 2019 dibutuhkan kerjasama yang sinergis antara jajaran dinas terkait dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa. "Untuk itu kami selenggarakan rakor ini sebagai penguatan kelembagaan untuk percepatan pengembangan sanitasi guna memenuhi target AU 2019. Melalui rakor ini diharapkan ada satu kesepamahaman, satu kesepakatan untuk betsama-sama merealisasikan target tersebut. Sampai saat ini kondisi sanitasi akses layak tekah mencapai 70 % dari target 74%, dan 86,85 % untuk akses dasar, sedangkan belum memenuhi persyaratan sebesar 13,5%. Diharapkan tahun 2019 kami sudah dapat penuhi semua yakni 0-100," papar Mohamad Amirudin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kebumen dr. Y.Rini Kristiani M.Kes sebelum mengikuti Rapat Koordinasi mengatakan, sampai saat ini baru 46 desa yang sudah menenuhi kriteria sebagai desa tidak buang air besar sembarangan (Babs) atau Open Defecation Free (ODF). "Angka ini memang masih relatif kecil. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat desa terhadap kesehatan masih relatif rendah. Kami berharap melalui rakor ini kecamatan dan pemerintah desa berperan aktig dalam memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakatnya untuk berpola hidup sehat. Sebab, penanganan persoalan ini tak sepenuhnya bisa ditangani Dinkes," ujar Rini.
Rini berharap, peran pemerintah desa melalui jajarannya dapat lebih optimal dalam dalam memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. "Hingga saat ini kendala yang kami hadapi adalah masih terbatasnya anggaran dan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat. Karena itu pemdes dapat mengalokasikan dana APBDes untuk percepatan pembangunan sanitasi ini," harap Rini.
Dalam rakor ini juga dilakukan penandatanganan fakta integritas antara Camat degan sejumlah puskesmas yang berada di wilayah kecamatan tersebut.(admin/mn)
---- Berita Terkait ----
