Berita / Publikasi / Detail

Rapat Paripurna DPRD, Pansus Menyampaikan Beberapa Rekomendasi

Publikasi 15 Januari 2018 13:56:33 WIB Administrator dibaca 136 kali

KOMINFO KEBUMEN - DPRD Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Paripurna pada hari ini, Senin (15/01/2018) di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD.

 

Rapat yang mengagendakan Penyampaian Laporan Pansus Pembahas 3 (tiga) Raperda itu dihadiri 32 anggota DPRD. Rapat Paripurna pertama di tahun 2018 ini, selain dihadiri oleh Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz, juga dihadiri oleh Plt Sekda Drs. H Mahmud Fauzi, M.Si., Para Asisten Sekda, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Komisioner KPU dan para Pimpinan BUMD.

 

Dalam laporannya, Pansus Pembahas Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Pansus I), melalui juru bicaranya Rifai Juniantoro, mengatakan bahwa Draf Raperda dimaksud sebelumnya adalah Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah. Namun seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No 37 tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Ekskutif mengganti judul Raperda tersebut menjadi Pengelolaan Pasar Rakyat.

 

Pansus I merekomendasikan agar ekskutif benar-benar melakukan perubahan dalam model dan strategi pengelolaan. "Hal ini dimaksudkan agar ketika diberlakukan, Perda ini sungguh-sungguh bisa sesuai aturan dan azas yang berlaku," tegas legislator asal Kuwarasan ini. Pansus I juga meminta agar sumber daya dan sumber dana pengelolaan pasar senantiasa ditingkatkan, sehingga lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Pansus II Pembahas Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar melalui juru bicaranya, Danang Adinugroho SE, menyatakan persetujuannya terhadap penyesuain besaran retribusi yang berkembang dinamis. Persetujuan itu diikuti rekomendasi agar peningkatan SDM pemungut dan pengelola retribusi terus dilakukan. "Peningkatan dimaksud juga dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika," kata politisi asal Plumbon, Karangsambung ini.

 

Sementara itu Jubir Pansus III Pembahas tentang Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Hj Ermi Kristanti, SP., MM mengatakan, penataan PKL harus terpadu, terkonsep dan terpadu, mengingat penataan PKL berpotensi munculnya efek domino. "Penataan PKL yang dilakukan secara parsial dipastikan akan memunculkan dampak negatif lain di kemudian hari," tegas anggota DPRD dari PKS ini.

 

Dengan mengingat hal-hal di atas dan masih adanya pasal dalam Raperda yang memerlukan tambahan waktu pembahasan secara intensif, Pansus III memohon ditunda pelaporannya, hingga hal-hal krusial bisa diatasi.

 

Pimpinan Rapat Paripurna yang juga Ketua DPRD Cipto Waluyo, S.Kep., Ners selanjutnya menyerahkan Laporan Pansus tersebut kepada Fraksi-fraksi di DPRD sebagai bahan penyusunan Pendapat Akhir Fraksi, yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna mendatang. Rapat Paripurna tersebut, rencananya akan dihelat pada hari Rabu (17/01/2018) mendatang.(admin/im)