Polling

Bagaimanakah kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Informasi / Detail

Menyoal Hukuman Penyalahguna Narkoba

Informasi 04 Agustus 2017 07:47:49 WIB Administrator dibaca 485 kali

KOMINFO KEBUMEN - Vonis hakim bagi penyalahguna narkoba adalah rehabilitasi atau penjara. Berharap vonis  berefek jera, nyatanya berbanding terbalik. Penyalahguna narkoba tiap tahunnya justeru kian meningkat...


Vonis rehabilitasi atau penjara terhadap pelaku penyalahguna narkoba agaknya belum memberikan efek jera. Bahkan jumlahnya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejatinya sanksi hukum apa yang paling tepat untuk memberikan efek jera bagi penyalahguna narkoba?


Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat mencatat jumlah penyalahguna narkoba tahun 2015  mencapai 5,1 juta jiwa atau naik 40% dibanding tahun sebelumnya pada 2014 sebanyak 3,8 juta jiwa. Bahkan tidak menutup kemungkinan pada 2016 hingga 2017 angka tersebut terus mengalami peningkatan. Meningkatnya angka penyalahguna narkoba ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah Indonesia. Sampai-sampai pemerintah menyatakan "Indonesia Darurat Narkoba". Ini artinya masalah narkoba  sudah sangat krusial dan harus segera ditangani. Jika tidak, maka barang haram ini akan menghancurkan masa depan anak bangsa.


Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba  terus dilakukan pemerintah. Mulai dari kerjasama dengan berbagai lintas sektoral hingga diterbitkannya  UU Narkotika No.35 tahun 2009. Namun menurut sejumlah kalangan, kehadiran UU Narkotika ini dirasa "tumpul" dalam implementasi pemidanaannya. Sistem pemidanaan UU ini menganut  double track, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Double track system ini tidak sepenuhnya menganut salah satu diantara keduanya. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Dengan kesetaraan ini, hakim punya pilihan dan kecenderungan untuk memvonis seseorang yang menyalahgunakan narkoba dengan hukuman rehabilitasi ketimbang vonis penjara. Jaminan rehabilitasi ini tertuang pada Pasal 4. Sedangkan sanksi pidana penjara ditegaskan  pada Pasal 127. Hakim sebelum mengambil putusan vonis penjara,  diwajibkan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu pasal-pasal lainnya seperti pasal 54 dan 103, yang intinya dalam pasal tersebut menggiring penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi, dan bukan pidana penjara. 


Vonis  rehabilitasi sepertinya tak memberi jaminan jika penyalahguna berhenti untuk mengkonsumsi narkoba.  Sebab  banyak penyalahguna  usai rehabilitasi tetap saja masih jadi pecandu atau pemakai. Meski mereka  sudah keluar masuk rehabilitasi di sejumlah tempat nyatanya belum bisa  lepas dari ketergantungannya  pada narkoba.  Kalau begitu, dimana efek jeranya dalam rehabilitasi ini? Bukankah yang ada rehabilitasi seolah dipandang sebagai tempat bagi seseorang atau orang yang sedang "sakit" yang butuh penyembuhan? Ini sama saja artinya memberi pesan kalau mengkonsumsi narkoba  tidak lagi melanggar hukum.  Akhirnya membuat banyak orang  merasa tidak takut lagi jika mengkonsumsi narkoba. Ketangkap, digiring masuk rehabilitasi.


Demikian pula jika merujuk pada  pasal 127 UU Narkotika ini. Dalam pasal tersebut dijelaskan  bagi penyalahguna narkoba vonisnya adalah penjara (meski sebelum menjatuhkan vonis,  hakim wajib menpertimbangkan kembali  pasal demi pasal lainnya terlebih dahulu ). Kalaupun pada akhirnya di vonis penjara, lagi-lagi tak ada tanda-tanda memberikan efek jera. Yang ada malah lebih memprihatinkan. Penyalahguna yang digadang-gadang bisa jera, namun justeru sebaliknya. Vonis penjara malah membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman. Mengapa? Buktinya adalah banyaknya narapidana yang mengkonsumsi narkoba dari balik jeruji besinya itu. Bahkan lebih mencengangkan, peredaran narkoba di luar sana (red--tengah-tengah masyarakat) dikendalikan dari balik tembok penjara. Ini fakta yang tak terbantahkan. Banyak kasus terbongkar soal peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik tembok penjara. 


Agaknya pemberlakuan dua jenis sanksi hukum ini (rehabilitasi atau penjara)  nyatanya sampai saat ini tetap saja belum memberikan efek jera bagi penyalahguna narkoba.


Melihat fenomena yang terjadi dalam penanganan hukum penyalahguna narkoba tersebut, Kepala BNN Pusat, Komjen Pol. Budi Waseso sempat  melontarkan pernyataan ke sejumlah media cetak maupun elektronik. Ia menyatakan bahwa penyalahguna narkoba hendaknya tetap dipenjara akan tetapi juga  menjalani rehabilitasi.  Pernyataan ini sempat menimbulkan pro dan

kontra di sejumlah kalangan praktisi maupun penegak hukum. (Bisa di cek di situs-situs berita).


Namun terlepas dari persoalan pro dan kontra tersebut,  sejatinya solusi apa yang paling tepat untuk menekan jumlah penyalahguna narkoba.

Vonis rehabilitasi tak menjamin penyalahguna "sembuh" dari penyakitnya. Dipenjara, malah jadi tempat "reuni" mereka bernarkoba. Pemerintah agaknya benar-benar dibikin repot dengan persoalan narkoba ini.


Ada pepatah lawas  “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Bisa jadi pepatah ini obat ampuh dan mujarab untuk  menekan angka penyalahguna narkoba. Pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, ormas,  LSM dan lainnya bersinergi, terintegrasi dan berkesinambungan melakukan bersama-sama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini dioptimalkan perannya. Dengan upaya ini diharapkan Indonesia bisa keluar dari kondisi "Darurat Narkoba". Jadi tak perlu lagi ada vonis-vonis hakim untuk merehabilitasi atau memenjarakan  atau  dipenjara sambil menjalani rehabilitasi. 

Vonis itu akhirnya sama saja membuang-buang uang negara tapi tanpa hasil.(admin/mn)