Berita / Publikasi / Detail

STUDI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMPROV DKI JAKARTA

Publikasi 29 Maret 2018 14:46:41 WIB Administrator dibaca 121 kali

KOMINFO KEBUMEN - Dipimpin oleh Ketua Pansus Raperda e-Government, Ir. Budi Hianto, Studi Penerapan e-Government di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada Hari Kamis, 29 Maret 2018 di Ruang Rapat 1 Lantai 22 Blok G Balai Kota Pemprov DKI Jakarta.

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah memperoleh gambaran implementasi pengembangan e-Government.

Penerimaan rombongan Pemkab Kebumen dilakukan oleh Alweisda, S.Kom selaku Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Aplikasi E-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut dipaparkan model tata kelola e-government yang meliputi kebijakan, regulasi, tugas pokok dan fungsi, serta kondisi eksisting baik dari sisi infrastruktur dan teknologi serta aplikasi yang sudah dikembangkan.

Dari sisi regulasi dan kebijakan di tata kelola e-government telah diatur baik dengan peraturan gubernur maupun instruksi gubernur dan terakhir dengan kebijakan JAKARTA SATU dengan konsep ONE DATA, ONE MAP, ONE POLICY sehingga memungkinkan untuk saling berbagi memakai data dengan banyak aplikasi.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kominfo Pemprov DKI memiliki kewenangan dibidang komunikasi, Informatika dan Statistik dengan lima bidang teknis yang ada. Untuk infrastruktur jaringan komunikasi data disediakan bagi perangkat daerah yang ada baik yang ada di empat kota administratif maupun satu kabupaten administratif yaitu Kepulauan Seribu. Adapun model jaringan menggunakan fiber optik dan wireless 5ghz.

Berkaitan dengan pengembangan aplikasi di Pemprov DKI terdapat 180 aplikasi baik rumpun keuangan, maupun rumpun kependudukan. Arah kebijakan pengembangan untuk tata kelola internal diarahkan dengan model intranet sedangkan untuk pelayanan masyarakat diarahkan dengan model internet.

Jakarta Smart City merupakan salah satu UPT Dinas Kominfo yang berfungsi untuk melakukan analisa pergerakan masyarakat dan pengembangannya. Dalan ruangan Jakarta Smart City ditampilkan secara real time kondisi kemacetan, prediksi banjir, mobil ambulance, pemadam kebakaran, serta layanan kependudukan dan kesehatan yang dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta.

Dalam kata akhirnya Ketua Pansus berharap supaya pengalaman implementasi tata kelola e-government di Pemprov DKI Jakarta bisa ditiru oleh Pemkab Kebumen berkaitan dengan roadmap pengentasan kemiskinan dan pembangunan. (admin/MN)