Berita / Publikasi / Detail

Rapat Paripurna DPRD, Pansus Menyampaikan Beberapa Rekomendasi

Publikasi 15 Januari 2018 13:56:33 WIB Administrator dibaca 103 kali

KOMINFO KEBUMEN - DPRD Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Paripurna pada hari ini, Senin
(15/01/2018) di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD.

 

Rapat yang mengagendakan Penyampaian Laporan Pansus Pembahas 3 (tiga)
Raperda itu dihadiri 32 anggota DPRD. Rapat Paripurna pertama di tahun 2018
ini, selain dihadiri oleh Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz, juga dihadiri oleh Plt
Sekda Drs. H Mahmud Fauzi, M.Si., Para Asisten Sekda, Para Kepala Organisasi
Perangkat Daerah, Komisioner KPU dan para Pimpinan BUMD.

 

Dalam laporannya, Pansus Pembahas Raperda tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat (Pansus I), melalui juru bicaranya Rifai Juniantoro, mengatakan bahwa
Draf Raperda dimaksud sebelumnya adalah Raperda tentang Pengelolaan Pasar
Daerah. Namun seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No 37
tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan,
Ekskutif mengganti judul Raperda tersebut menjadi Pengelolaan Pasar Rakyat.

 

Pansus I merekomendasikan agar ekskutif benar-benar melakukan
perubahan dalam model dan strategi pengelolaan. "Hal ini dimaksudkan agar
ketika diberlakukan, Perda ini sungguh-sungguh bisa sesuai aturan dan azas yang
berlaku," tegas legislator asal Kuwarasan ini. Pansus I juga meminta agar
sumber daya dan sumber dana pengelolaan pasar senantiasa ditingkatkan, sehingga
lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Pansus II Pembahas Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar melalui
juru bicaranya, Danang Adinugroho SE, menyatakan persetujuannya terhadap
penyesuain besaran retribusi yang berkembang dinamis. Persetujuan itu diikuti
rekomendasi agar peningkatan SDM pemungut dan pengelola retribusi terus dilakukan.
"Peningkatan dimaksud juga dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi
informatika," kata politisi asal Plumbon, Karangsambung ini.

 

Sementara itu Jubir Pansus III Pembahas tentang Raperda Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Hj Ermi Kristanti, SP., MM mengatakan,
penataan PKL harus terpadu, terkonsep dan terpadu, mengingat penataan PKL
berpotensi munculnya efek domino. "Penataan PKL yang dilakukan secara
parsial dipastikan akan memunculkan dampak negatif lain di kemudian hari,"
tegas anggota DPRD dari PKS ini.

 

Dengan mengingat hal-hal di atas dan masih adanya pasal dalam Raperda
yang memerlukan tambahan waktu pembahasan secara intensif, Pansus III memohon
ditunda pelaporannya, hingga hal-hal krusial bisa diatasi.

 

Pimpinan Rapat Paripurna yang juga Ketua DPRD Cipto Waluyo, S.Kep.,
Ners selanjutnya menyerahkan Laporan Pansus tersebut kepada Fraksi-fraksi di
DPRD sebagai bahan penyusunan Pendapat Akhir Fraksi, yang akan disampaikan pada
Rapat Paripurna mendatang. Rapat Paripurna tersebut, rencananya akan dihelat
pada hari Rabu (17/01/2018) mendatang.(admin/im)