Berita / Publikasi / Detail

Rapat Paripurna DPRD : Eksekutif Ajukan 3 Raperda

Publikasi 18 Januari 2018 15:10:16 WIB Administrator dibaca 70 kali

KOMINFO KEBUMEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen kembali mengelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna hari ini, Kamis (18/01). Pada rapat yang dipimpin Cipto Waluyo, S.Kep., Ners tersebut selain diikuti 30 anggota DPRD juga, juga dihadiri Wakil Bupati Kebumen KH Yazid Machfudz, Forkopimda, Plt Sekda, Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Rapat mengagendakan Penyampaian 3 Raperda oleh eksekutif. Ke-3 Raperda tersebut adalah Raperda Hari Jadi Kabupaten Kebumen, Raperda Perubahan atas Perda No 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Raperda Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi di Lingkungan Pemkab Kebumen.

Pada pidato pengantarnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati KH Yazid Machfudz, Bupati menyatakan bahwa Raperda Hari Jadi Kabupaten Kebumen diajukan untuk mengganti Perda Kabupaten Kebumen No 1 tahun 1990 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kebumen. Hari jadi yang selama diperingati kurang mencerminkan momentum tonggak sejarah Kabupaten kebumen sebagai wujud eksistensi dan jatidiri. "Tanggal 21 Agustus 1629 saat Ki Bodronolo membantu Sultan Agung menyerang Belanda di Batavia adalah momentum yang bersejarah," tegas Bupati dalam sambutan pengantarnya.

Terkait Raperda tentang Perubahan atas Perda No 32 Tahun 2011 tentang Perda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, orang nomor satu di Kebumen ini mengatakan bahwa Raperda disusun lantaran adanya perubahan dan penambahan obyek pajak. Menurut Bupati, Raperda tersebut juga sebagai dasar hukum pemungutan retribusi sesuai ketentuan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, adalah merupakan follow-up kerjasama Pemkab Kebumen dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Kebumen yang ditandatangani Bupati, Ketua DPRD dan KPK. Selain itu, Raperda ini disusun juga dimaksudkan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana E-Government merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah. Harapannya, Perda tersebut nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan jaman.

Setelah disampaikan kepada Ketua DPRD, selanjutnya Draf Raperda diteruskan kepada seluruh fraksi DPRD, sebagai bahan penyusunan fraksi-fraksi dalam menyampaikan pemandangan umumnya. 

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terkait pengajuan ke-3 Raperda tersebut, akan disampaikan dalam Rapat Paripurna yang rencananya akan dihelat pada hari Senin (22/01) mendatang. (admin/im)