Berita / Informasi / Detail

KOMINFO KEBUMEN-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kebumen dan Kelompok Masyarakat Pemantau Penyiaran (KMPP) Kabupaten Kebumen, Kamis (26/7/2018) serahkan hasil pemantauan penyiaran sejumlah lembaga penyiaran di Wilayah Kabupaten Kebumen ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah di Semarang. Hasil Pemantauan Lembaga Penyiaran diserahkan langsung oleh anggota KMPP Kebumen yang diwakili oleh,Beniyanto AS didampingi oleh Kasi Sandi dan Telekomunikasi Diskominfo Kebumen,R Toto Wahyu Pambudi Slamet SKom dan diterima oleh Komisioner KPID Jateng, M Sokhana .

Sokhana menyampaikan, daftar laporan yg diserahkan akan direkap dan dikaji oleh KPID Jateng bersamaan laporan Hasil Pemantauan Lembaga Penyiaran dari kabupaten-kabupaten lainya di Jawa Tengah. Setelah melalui proses pengkajian, lembaga-lembaga penyiaran lokal yang terdapati menyimpang akan dilakukan penindakan atau sanksi tegas.

"Sementara bagi lembaga penyiaran ditingkat nasional, kita dari KPID Jateng akan melanjutkan ke KPI RI untu ditindak disana"ungkapnya

Sokhana melanjutkan, pengawasan kepada lembaga penyiaran sangatlah diperlukan, seperti isi siaran Radio dan televisi. Menginga jika ada sedikit saja siaran yang negative, maka dampaknya sangat luas ke masyarakat. Iti sebabnya KPI dalam hal ini membentuk KMPP dikabupaten kota sebagai kepanjang tanganan KPI untuk membantu pengawasan terhadap isi siaran dari lembaga-lembaga penyiaran.

Dijelaskanya, sebenarnya tugas pengawasan terhadap lembaga penyiaran tidak hanya tugas KPI dan KMPP. Masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan. Jika masyarakat menemukaan pelanggaran atau hendak mengadukan isi siaran radio maupum televisi, bisa mengadukan ke KPI atau KMPP didaerah masing-masing baik langsung maupun via sms aduan.

"Justru sebenarnya kita berharap, partisipasi pengawasan dari masyarakat yang ditingkatkan. Karena sesungguhnya mereka dan keluarganya yang lebih banyak terkena dampak langsung jika ada isi siaran yang negative",harap Sokhana

Kasi Santel Kominfo, R Toto Slamet juga menambahkan, pihaknya akan terua bersinergi dengan KMPP Kebumen untuk meningkatkan pengawasan kepada lembaga-lembaga siar.

"Bagi lembaga penyiaran yang melanggar aturan penyiaran, tentu sanksi yang paling berat adalah diminta menyerahkan frekuensi siaran kepada negara. Sebab frekuensi siaran merupakan sepenuhnya milik negara, yang dalam hal ini dikelola oleh Kemenkominfo dan lembaga penyiaran hanya ijin pakai frekuensi",ungkap R Toto (Beny)